VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merelokasi sebanyak 1.109 Kepala Keluarga (KK) terkait proyek pengerukan sungai atau Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP). Sebagai gantinya, beberapa rumah susun telah disiapkan untuk menampung ribuan warga tersebut.
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan ribuan KK tersebut berada di enam titik, yakni Sunter Hulu, Kali Pakin-Kali Besar-Kali Jelakeng, Kali Krukut Cideng, Kanal Banjir Barat (BKB), Sunter Utara, dan Kali Sentiong Sunter.
"Mereka harus direlokasi. Cara relokasi yang dilakukan berpegang dengan panduan yang disepakati dengan Bank Dunia juga. Dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat," kata Andi, di Balaikota DKI Jakarta, Senin, 30 Januari 2012.
Andi menjelaskan nantinya jika warga memiliki surat-surat mengenai kepemilikan tanah yang legal, maka Pemprov DKI Jakarta akan menggantinya beserta aset yang dimiliki.
Akan tetapi, apabila warga tidak bisa menunjukan surat-surat, maka hanya akan diganti aset. "Lahan legal kami beri penggantian, kalau tidak hanya mengganti aset, lahan dikembalikan untuk proyek," ujarnya.
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Bank Dunia akan melakukan pendataan kembali jumlah rumah yang akan terkena proyek. Pihaknya akan melibatkan konsultan dan tim pendamping dari Kementrian Pekerjaan Umum.
Langkah awal yang akan dilakukan yakni verifikasi data 1.109 KK, bersama walilota, lurah, camat, bersama tim independen.
"Setelah diklarifikasi akan ada pertemuan dengan masyarakat. Jumlahnya bisa kurang atau lebih. Setelah disepakati akan ada cut of date, warga yang akan menjamin tidak ada penambahan jumlah KK lagi. Jika ada (penambahan) akan ditindak, tidak diberi hak untuk relokasi," ucapnya.
Andi menyebutkan beberapa rumah susun telah siap untuk menampung warga yang direlokasi. Lokasinya yakni di Rusun Marunda (belasan blok), Rusun Waduk Pluit empat blok, serta di Muara Angke. "Khusus di Muara Angke selain rusun juga disediakan rumah singgah," ungkapnya.
Dia menambahkan, setelah direlokasi, warga akan terus dipantau untuk diketahui kondisinya. Pemprov akan mengusahakan masalah sosial dan ekonomi agar dapat dipertahankan sesuai dengan lokasi sebelumnya. Tidak hanya itu, akses sekolah juga akan dipermudah.
"Kami juga akan membantu pekerjaan warga yang direlokasi, dengan catatan sesuai dengan aturan yang ada," kata dia.
Namun, jika ada warga yang ingin pulang ke kampung halaman, Pemprov DKI berjanji menyediakan transportasi. "Semuanya dibuat data base, dan di-up date terus. Sehingga menjadi data yang terprogram. Jika mereka pindah di tempat lain yang terkena proyek tetap akan terpantau," ujar Andi. (eh)
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar