Selasa, 31 Januari 2012

Utang Bank Dunia Dibebankan ke APBD DKI

VIVAnews - Dalam proyek pengerukan 11 sungai atau Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum meminjam dana dari Bank Dunia sebesar US$139,64 juta.

Untuk melunasi pinjaman ini, Pemprov DKI harus mengalokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman dari Bank Dunia.

Konsultan Infrastruktur dari Bank Dunia , Arlan Rahman, menjelaskan pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam specific investment loan. Pembayaran ini memiliki waktu jatuh tempo selama 24,5 tahun dengan masa waktu maksimal keterlambatan pembayaran 9.5 tahun.

"10 tahun pertama DKI Jakarta hanya membayar bunganya, sedangkan pembayaran pokoknya ditahun ke-11 baru sampai hutang itu selesai seluruhnya," ujar Arlan di Jakarta.

Dia menjelaskan bunga yang harus dibayarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan sejumlah perhitungan nilainya.

Perhitungan nilai bunga itu yakni Bank Dunia dan London Interbank Offered Rate (LIBOR) menentukan bunga setiap tahun yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian pemerintah pusat menentukan bunga (spread loan) yang harus dibayarkan oleh DKI Jakarta.

Arlan mengungkapkan saat ini Bank Dunia dan Libor meminjamkan dana dengan bunga 1,5-2 persen kepada negara donor termasuk Pemerintah Indonesia. Nantinya Pemerintah Indonesia, dalam hal ini kementerian Keuangan, menentukan spread pinjaman DKI Jakarta yang saat ini berada pada 5,1 persen.

Dia menambahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru akan membayarkan bunga pinjaman setelah enam bulan dana dari Bank Dunia di transfer ke Pemerintah Pusat.

Bank Dunia akan melakukan  transfer dana pada saat pembayaran uang muka (fee awal) kepada pemenang tender. Diperkirakan pembayaran bunga baru mulai terlaksana pada pertengahan tahun 2013. (ren)

• VIVAnews

Tidak ada komentar:

Posting Komentar