VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta yang akan digelar pada 11 Juli 2012 mendatang. Untuk itu, pemda menjalin kerjasama dengan Polda Metro Jaya dan TNI untuk menindak tegas setiap ormas yang terbukti menimbulkan kericuhan. Sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum akan dikenakan.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan pengamanan Jakarta selama waktu persiapan hingga pelaksanaan Pilkada akan diperketat. "Dari mana saja asalnya, kalau melakukan kegiatan berlawanan dengan aturan dan hukum akan dikenai sanksi,” kata Fauzi di Balaikota DKI Jakarta, Senin 20 Februari 2012.
Fauzi Bowo juga menyambut baik digelarnya berbagai aksi penolakan masyarakat terhadap ormas-ormas tertentu yang selama ini mengedepankan kekerasan, kerusuhan, dan tindakan anarkis lain.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Zainal Mussapa, menyatakan instansinya akan berusaha meminimalisir potensi tindakan anarkis dari ormas-ormas semacam itu ketika berunjuk rasa atau saat melakukan kegiatan lain.
"Selalu memberi pencerahan di bidang ketahan nasional dan perluasan wawasan kebangsaan agar pola pikir dan perilaku mereka bisa berubah," kata Zainal, berceramah. (kd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar