Rabu, 07 Desember 2011

Pengesahan APBD DKI Molor

VIVAnews - Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2012 menjadi APBD molor. DPRD DKI seharusnya menetapkan pengesahan pada 30 November 2011. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, beralasan ada kendala teknis administrasi dan beberapa pembahasan program pembangunan di Jakarta yang belum selesai di tingkat komisi yang mengakibatkan pengesahan ditunda.

Rencananya, rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untuk pengesahan APBD DKI 2012 akan digelar pada Senin, 12 Desember 2011 mendatang.

“Pembahasan anggaran di tingkat komisi itu hanya terkendala masalah teknis, administrasi dan rekapitulasi anggaran di masing-masing komisi. Ada juga beberapa pembahasan program yang belum selesai,” kata Triwisaksana di Jakarta.

Atas keterlambatan ini, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, sudah mendesak lima komisi DPRD mempercepat pembahasan anggaran.
“Sekarang mereka sedang mengejar pembahasan anggaran secara marathon setiap hari. Mudah-mudahan bisa rampung pekan ini. Sehingga rapat paripurna pembahasan APBD bisa digelar pekan depan,” ujar politisi PKS ini.

Ketua Fraksi Gerindra, yang juga anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, mengatakan salah satu kendala belum disahkannya RAPBD DKI 2012 tersebut akibat rencana penjualan obligasi daerah.

“Banyak yang mempertanyakan perlu tidaknya obligasi daerah. Fraksi Gerindra sendiri menolak penjualan obligasi pada tahun 2012,” kata Sanusi.

Menanggapi tertundanya pengesahan RAPBD DKI 2012, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyatakan penundaan tersebut masih dalam batas waktu yang wajar karena tahun anggaran 2011 masih berjalan.

“Menurut saya, selama masih dalam tahun anggaran 2011, saya rasa belum terlalu terlambat sekali. Kecuali sudah lewat tahun anggaran 2011,” ucap Fauzi.

Terkait isu terganjalnya pengesahan RAPBD DKI 2012 karena dewan belum sepakat terhadap rencana penerbitan obligasi daerah, Fauzi mengungkapkan semuanya dikembalikan pada pembahasan internal dewan.

“Ya itu urusannya DPRD DKI. Yang penting kami butuh obligasi daerah untuk pelaksanaan pembangunan kota Jakarta,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani, menambahkan pembahasan RAPBD DKI 2012 sedang dalam tahap finalisasi.

Setelah dibahas rapat paripurna, dia mengharapkan, pekan depan sudah bisa dikirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melalui tahap koreksi. “Kami masih mengharapkan pengesahan RAPBD DKI 2012 menjadi APBD DKI 2012 bisa dilakukan pada bulan Desember ini,” kata Sarwo.

• VIVAnews

Tidak ada komentar:

Posting Komentar