VIVAnews - Kondisi lalulintas Jakarta dianggap masih jauh dari angka ideal. Pertumbuhan kendaraan yang sulit dihentikan menjadi penyebab utama persoalan ini.
Dalam diskusi Problematika dan Solusi Efektif Mengatasi Kemacetan Jakarta di Hotel The Acacia, Jakarta, Selasa 22 Maret 2011, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Transportasi, Sutanto Soehodo mengungkapkan, pertumbuhan kendaraan di Jakarta tidak bisa dihentikan melalui kebijakan yang diambil Pemerintah DKI Jakarta. Karena kebijakan ini tidak dapat membatasi kendaraan yang masuk dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Botabek).
Karena itu, pemerintah pusat juga diminta untuk ikut membantu masalah ini. "Kami tidak bisa hentikan atau mencegahnya karena itu beda pemerintahan, pasti beda juga peraturannya," ungkapnya.
Sutanto mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta juga tidak bisa mengambil kebijakan menghentikan industri otomotif, yang menjadi wewenang nasional. Makanya tidak dapat berbuat banyak dengan kewenangan yang terbatas.
"Apa yang DKI coba selesaikan yakni menyediakan kompetisi yang baik, seperti menambah jaring jalan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum melalui program Pola Transportasi Makro (PTM)," jelasnya.
Kemacetan di Jakarta bukan hanya merugikan masyarakat, namun juga kondisi perekonomian ibukota. Tahun 2010, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta sudah mencapai angka 6,7 juta unit, dengan komposisi kendaraan roda dua mencapai 4,3 juta unit dan kendaraan roda empat 2,4 juta unit.
Angka kendaraan bermotor mencapai 0,8 persen per bulan atau 11 persen per tahun. Berdasarkan data yang ada, rasio jumlah kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum adalah 98 persen berbanding 2 persen.
Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang makin tinggi ini, kecepatan rata-rata lalu lintas di Jakarta hanya 20 kilometer per jam. Dengan kata lain, 60 persen waktu warga Jakarta dihabiskan di tengah kemacetan. Kerugian ekonomi akibat macet mencapai Rp27,76 triliun. (adi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar