VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menampik anggapan selama ini tak bekerja keras melakukan lobi kepada pemerintah pusat terkait realisasi Peraturan Pemerintah (PP) soal electronic road pricing (ERP). Menurutnya, saat ini proses pembuatan PP masih berjalan.
"Kalau lobi sudah kita lakukan sejak awal dan sekarang itu sudah ditangani di tingkat Wapres," ujar Fauzi Bowo saat ditemui di Kantor Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2011.
Fauzi berharap instansi-instansi pemerintah terkait proses perumusan PP ini dapat lebih proaktif dan lebih cepat melaksanakan tugasnya dalam merumuskan peraturan itu. "Karena tanpa itu kami tidak bisa. Kewenangannya tidak ada di daerah," tuturnya.
Foke, sapaan akrabnya, yakin usai PP tuntas maka langkah persiapan ERP pun akan segera dilaksanakan DKI. Menurutnya, teknis persiapan jalan berbayar tidak sulit.
"Yang sulit itu rumusan PP-nya. Karena kami nggak tahu, kalau kami siapkan teknisnya tanpa perhatikan PP-nya kan repot, Itu yang kita perlukan untuk terapkan langkah teknis selanjutnya," paparnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana menantang pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk bisa menerapkan jalan berbayar pada Januari 2012. Dia mendesak Foke untuk pro aktif mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan payung hukum ERP. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar