VIVAnews - Penduduk Pondok Labu, yang sudah lama menjadi korban banjir, meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membantu mereka menyelesaikan masalah banjir yang selalu mereka alami.
Ketua RT Pondok Labu, Sugiono, bersama dengan warga terpaksa meminta bantuan kepada Komnas HAM agar dapat mengeluarkan rekomendasi dan menyurati pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan mereka.
"Supaya masalah ini cepat diatasi dan kita tidak kebanjiran lagi. Kebanjiran memang sudah nasib, tapi tolong kali itu dinormalkan lagi supaya masyarakat tidak banjiran," kata Sugiono di Komnas HAM, Senin 21 November 2011.
Meski beberapa pejabat seperti Gubernur DKI dan Menkokesra telah melihat secara langsung, tapi hingga kini belum ada perubahan yang berarti.
Laporan warga kepada pemerintah daerah, baik walikota dan gubernur, terkait dengan pembangunan lapangan tembak di kompleks Marinir, yang mempersempit kali, belum pernah ditanggapi.
Padahal sebelumnya, kata Sugiono, Marinir sudah mengaku bahwa penyebab banjir itu akibat pelebaran lapangan tembak.
"Pelaksanaannya tidak konkrit karena terbukti yang dibongkar hanya tutupnya. Buktinya kami masih terendam," katanya.
Sementara, menanggapi ini Komnas HAM berjanji akan segera meminta kepada gubernur, walikota Jakarta Selatan dan pimpinan Marinir untuk mencari jalan keluar agar daerah Pondok Labu dan sekitarnya segera dikeringkan.
"Kalau bisa hitungan hari sudah diupayakan, jangan sampai seminggu. Apakah harus memompa atau bagaimana, itu urusan dia. Tidak peduli berapa besar biayanya, itu urusan dia," kata Syafruddin Ngulma Simeulue, Komisioner sub komisi mediasi Komnas HAM di kantornya.
Tindak Pencegahan
Syafrudin juga mengatakan, akan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk melihat persoalan secara utuh. Supaya tak ada banjir lagi yang dapat merugikan masyarakat.
"Kalau memang benar itu dampak karena pengecilan sungai, tapi jangan sampai ada banjir. Kita tidak peduli soal gorong-gorong itu, yang penting masyarakat jangan terganggu," kata dia.
Maka, gubernur diminta melakukan komunikasi dengan pimpinan Marinir. Untuk melakukan dialog terkait dengan pembangunan lapangan tembak. Bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh marinir tidak menyebabkan banjir.
Sementara, Komisioner Sub Pemantauan Komnas HAM, Kabul Supriyadi mengatakan, pihaknya akan memantau dan mengecek pengaduan itu.
"Kita juga cek apakah ada Amdalnya atau tidak. Kami harus cek benar tidaknya bangunan seperti itu marinir cilandak itu ada amdalnya atau tidak karena itu penting berpengaruh pada lingkungan," kata dia. (ren)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar