VIVAnews - Keamanan dalam angkutan umum bagi masyarakat masih dinilai sangat buruk. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI meminta Pemprov DKI serius dan fokus menangani masalah ini. Keselamatan bagi warga Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan.
"Marak pelecahan seksual dan tindak kekerasan di angkutan umum, membuat masyarakat resah," ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ridho Kamaludin, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 28 Desember 2011.
Menurut Ridho, masalah keamanan dan keselamatan penumpang adalah persoalan serius. Sekarang ini, banyak warga merasa tidak aman dan nyaman menggunakan angkutan umum. Karena itu, persoalan ini dapat dijadikan evaluasi kinerja Pemprov DKI agar lebih baik.
Sementara di sisi lain, Pemprov DKI kerap menganjurkan warga Jakarta beralih menggunakan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan.
"Pemprov DKI Jakarta melalui instansi terkait dapat bekerjasama dengan polisi untuk menertibkan serta melakukan pengamanan. Ini guna memberikan rasa aman bagi pengguna angkutan umum," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, mengatakan bahwa secara bertahap berbagai cara untuk menindaklanjuti masalah itu sedang dilakukan. Transjakarta contohnya, saat kini sudah dilakukan pemisahan area bagi penumpang.
"Secara bertahap sudah direspons. Transjakarta sudah dipisah, wanita di depan dan laki-laki di belakang. Tapi saat jam sibuk dan penuh penumpang, pengaturan jadi sulit,' ujar Fauzi Bowo setelah Rapat Paripurna.
Foke pun berjanji akan melengkapi setiap bus Transjakarta dengan CCTV. Tujuannya agar semua kegiatan di dalam bus itu bisa terpantau di central operator.
"Kita juga akan lengkapi setiap bus dengan tracking system," imbuhnya.
Sedangkan untuk angkutan perkotaan, juga terus dicoba menekan pengendalian izin trayek. Dinas Perhubungan DKI menambahkan razia bagi sopir angkutan.
"Pengemudi yang harus pakai seragam, itu juga dalam rangka mengupayakan keselamatan bagi penumpang," kata dia.
Karena itu, pembahasan dengan Organda dalam hal penataan angkot terus dilakukan. Kedepannya tidak akan ada lagi angkutan kota yang dikelola perorangan.
"Kita sedang pikirkan bagaimana menata bersama Organda. Ada juga kendaraan umum yang tidak layak pakai sehingga butuh peremajaan, akan dihubungkan dengan lembaga financial. Kalau tidak terorganisir repot kita. Jadi penataannya harus menuju ke arah situ," katanya. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar