VIVAnews - Warga Tanah Merah, Jakarta Utara membangun toilet di depan kantor Kementerian Dalam Negeri. Mereka sudah 20 hari menginap di sana, mendesak Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menerbitkan KTP resmi untuk mereka.
Melihat pembangunan toilet tersebut, Gamawan Fauzi mengatakan, akan segera mengambil tindakan tegas. "Atas izin siapa? Kan membangun harus ada izin. Jangan main-main lah. Kalau mau demo itu hak warga negara," ujar Gamawan gusar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 6 Februari 2012.
Gamawan mengatakan akan pihaknya akan merobohkan apapun yang akan dibangun oleh demonstran Tanah Merah di wilayahnya. "Saya akan robohkan. Jangan main-main. Kalau mau ganggu, kami akan tindak," kata Gamawan.
Gamawan mengaku tidak bisa memberi e-KTP kepada warga Tanah Merah karena yang berhak memberi e-KTP adalah Gubernur.
"Karena itu terkait RT RW dan keberadaan tanah. Bagaimana saya tentukan RT RW? Pengaturan RT RW saya nggak bisa intervensi. Dan saya sudah tanya Gubernur (Fauzi Bowo), mereka sudah punya KTP semua di tempat yang bermacam-macam, cuma mereka minta KTP yang di Tanah Merah, itu yang tidak bisa, itu tidak mau gubernur," jelasnya.
Salah seorang warga Tanah Merah, Haris Wiyono mengatakan pembangunan toilet diperuntukan bagi warga Tanah Merah yang menginap di depan Kantor Kemendagri.
Dana pembuatan toilet ini berasal dari iuran warga Tanah Merah, dengan dana sekitar Rp800 ribu.
Sebelumnya warga Tanah Merah telah berupaya untuk mendapatkan KTP resmi, mulai dari mendatangi Balai Kota, menginap di Kemendagri, hingga menggantungkan BH di pagar depan kantor Kemendagri. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar